Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT WIJAYA KARYA TbK
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT KRAKATAU STEEL TbK
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TbK
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKANPAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016
BADAN RESTORASI GAMBUT
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016
KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of The Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum