Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016

PENGESAHAN PARISAGREEMEJVT TO THE UNITED lVATlOlVSFRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE(PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJAPERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2016

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Uni Eropa Mengenai Aspek - Aspek Tertentu Di Bidang Angkutan Udara (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The European Union On Certain Aspect Of Air Services)

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITENASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016

BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAANSISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT WIJAYA KARYA TbK

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT KRAKATAU STEEL TbK

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TbK

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKANPAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016

PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016

BADAN RESTORASI GAMBUT

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016

KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya