Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2009
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN PENGELOLAAN KAYU MILIK
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2009
BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DENGAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2009
BATAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009
BATAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2009
BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH, PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2009
PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2009
KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2009
TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PERMOHONAN IZIN BAGI KEPALA DAERAH YANG DICALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2009
PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2009
STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2009
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum