Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2009

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH, PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2009

PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2009

KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2009

TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PERMOHONAN IZIN BAGI KEPALA DAERAH YANG DICALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2009

PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2009

STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2009

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2009

PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITASPELAKSANA KERJASAMA DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2009

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2009

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2009

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASANKERJA SAMA ANTARDAERAH

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya