Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2009

PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2009

PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2009

PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYADALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2009

STANDAR KOMPETENSI PENGASUHINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2009

PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2009

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOKPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2009

PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2009

PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 551 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/DANA HIBAH DARI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PELABUHAN KHUSUS TAHUN 2009

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2009

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2009

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN DARIPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA

Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2009

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2009

TATACARA PELAKSANAAN EVALUASIKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2009

BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2009

TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2009