Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2009
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2009
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2009
PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIRDAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR
Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2009
PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT
Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2009
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2009
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2009
PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2009
STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2009
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN/KOTA PADA PEMERINTAH ACEH
Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2009
STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2009
PERATURAN DISIPLIN PRAJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum