Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 17/PMK/05/2005/2005 Tahun 2005

Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Peraturan Menteri Nomor 29/PMK.03/2005/2005 Tahun 2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 333

Peraturan Menteri Nomor 30/PMK.03/2005/2005 Tahun 2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Menteri Nomor 32/PMK.03/2005/2005 Tahun 2005

Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Nomor 33/PMK.03/2005/2005 Tahun 2005

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Peraturan Menteri Nomor 31/PMK.07/2005/2005 Tahun 2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah

Peraturan Menteri Nomor 34/PMK.03/2005/2005 Tahun 2005

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan daerah

Peraturan Menteri Nomor 35/PMK.03/2005/2005 Tahun 2005

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan / Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Peraturan Menteri Nomor 41/PMK.02/2005/2005 Tahun 2005

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Keputusan Menteri Nomor 252/KMK.01/2005/2005 Tahun 2005

Penunjukan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa Khusus Mentri Keuangan Guna Penanganan dan Penyelesaian Perdamaian Perkara-perkara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Menteri Nomor 42/PMK.02/2005/2005 Tahun 2005

Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2005

Peraturan Menteri Nomor 44/PMK.06/2005/2005 Tahun 2005

Perubahan Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor : 343/KMK.01/2003 Tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara

Peraturan Menteri Nomor 289/KMK.03/2005/2005 Tahun 2005

Pelimpahan Wewenang Mentri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Pajak Untuk Menerbitkan Izin Tertulis Kepada Pejabat Yang Ditunjuk Untuk Memberikan Keterangan Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari atau Tentang Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005

Peraturan Menteri Nomor 67/PMK.02/2005/2005 Tahun 2005

Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pertanggung Jawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Peraturan Menteri Nomor 45/PMK.06/2005/2005 Tahun 2005

Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum