Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 34/PMK.03/2005/2005 Tahun 2005

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan daerah

Peraturan Menteri Nomor 35/PMK.03/2005/2005 Tahun 2005

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan / Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Peraturan Menteri Nomor 41/PMK.02/2005/2005 Tahun 2005

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Keputusan Menteri Nomor 252/KMK.01/2005/2005 Tahun 2005

Penunjukan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa Khusus Mentri Keuangan Guna Penanganan dan Penyelesaian Perdamaian Perkara-perkara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Menteri Nomor 42/PMK.02/2005/2005 Tahun 2005

Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2005

Peraturan Menteri Nomor 44/PMK.06/2005/2005 Tahun 2005

Perubahan Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor : 343/KMK.01/2003 Tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara

Peraturan Menteri Nomor 289/KMK.03/2005/2005 Tahun 2005

Pelimpahan Wewenang Mentri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Pajak Untuk Menerbitkan Izin Tertulis Kepada Pejabat Yang Ditunjuk Untuk Memberikan Keterangan Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari atau Tentang Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005

Peraturan Menteri Nomor 67/PMK.02/2005/2005 Tahun 2005

Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pertanggung Jawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Peraturan Menteri Nomor 45/PMK.06/2005/2005 Tahun 2005

Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana

Peraturan Menteri Nomor 52/PMK.02/2005/2005 Tahun 2005

Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun anggaran 2005

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2005

Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2005

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Dalam Negeri, Pakar Otonomi, Dan Pakar Keuangan

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2005

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 35A Tahun 2005

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2005

Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum