Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999
Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT. Indofood TBK.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perusahaan Umum (Perum)Pengembangan Keuangan Koperasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999
Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999
Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo TBK, dan PT Bank Sembada Arta Nugroho Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengerukan Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999
Penyelenggaraan Transmigrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan PT. Pos Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999
Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Listrik Negara
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum