Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999
Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo TBK, dan PT Bank Sembada Arta Nugroho Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengerukan Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999
Penyelenggaraan Transmigrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan PT. Pos Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999
Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Listrik Negara
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1999
Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia Pada Dana Moneter Internasional (N)
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999
Pengesahan Agreement on The Rescue of Astronauts, The Return of Astronauts and The Return of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan Tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-Benda Yang Diluncurkan ke Antariksa)
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1999
Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government Hashemite Kingdom of Jordan Concerning The Promotion and Protection of Investments.
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999
Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu.
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1999
Pengesahan Fifth Protocol to The General Agreement on Trade in Services Beserta Lampirannya.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum