Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1999
Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).
Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999
Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).
Undang Undang Nomor 21 Tahun 1999
Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan).
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
Pemerintahan Daerah.
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1999
Pengesahan Agreement on The Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goodsvehicles and Public Service Vehicles Issued by ASEAN Member Countries.
Surat Edaran Menteri Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998
Upah Pekerja yang dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja
Surat Edaran Menteri Nomor 110-2666 Tahun 1998
Penyampaian Menteri Neegara Agraria/KBPN No.5 Th.1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1998
Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah negara
Surat Edaran Menteri Nomor 300-195A Tahun 1998
Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.4 Th.1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 1998
Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Dan Pelaporan Izin Lokasi, Konsolidasi Tanah Dan Retribusi Tanah
Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 1998
Peningkatan Efisiensi Dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan
Surat Edaran Menteri Nomor 462-2033 Tahun 1998
Penegakan Tidak Berlakunya SK Izin Lokasi Yang Telah Habis Masa Berlakunya
Surat Edaran Menteri Nomor 300-2066-DI Tahun 1998
Pengadaan Blanko Pelayanan Pertanahan
Surat Edaran Menteri Nomor 462-2083 Tahun 1998
Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan Dan Kepentingan Pemilik Tanah Dalam Areal Izin Lokasi
Surat Edaran Menteri Nomor 410-2084 Tahun 1998
Peningkatan Pelayanan Konsoliasi Tanah
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum