Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 633/KMK.04/1997 Tahun 1997
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Nomor 634/KMK.04/1997 Tahun 1997
Penggunaan Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Nomor 635/KMK.04/1997 Tahun 1997
Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Nomor 636/KMK.04/1997 Tahun 1997
Tata Cara Pelaporan Atau Pemberitahuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Nomor 637/KMK.04/1997 Tahun 1997
Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri Nomor 638/KMK.04/1997 Tahun 1997
Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Keputusan Menteri Nomor 639/KMK.04/1997 Tahun 1997
Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan
Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 1997
Kantor Pertanahan Kotamadya Palu
Instruksi Menteri Nomor 21-VII Tahun 1997
Petunjuk Operasional Proyek Inventarisasi Dan Evaluasi Sumber Daya Nasional Matra Laut (Mrep) Di Lingkungan Direktorat Penatagunaan Tanah Pusat Tahun Anggaran 1997/1998
Surat Edaran Menteri Nomor 500-1041-DIII Tahun 1997
Pelepasan Hak Dalam Permohonan Perpanjangan Hak Atas Tanah
Surat Edaran Menteri Nomor 500-1567 Tahun 1997
Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana
Surat Edaran Menteri Nomor 500-1698 Tahun 1997
Permohonan Hak Atas Tanah Seluruhnya Merupakan Pulau Atau Yang Berbatasan Dengan Pantai
Surat Edaran Menteri Nomor 500-3344 Tahun 1997
Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria 15/1997 Sesmen
Surat Edaran Menteri Nomor 500-3755 Tahun 1997
Perubahan Hak Milik Atas Mebjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai
Surat Edaran Menteri Nomor 300-3924 Tahun 1997
Pelaksanaan UU No.21 Th.1997
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum