Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 143 Tahun 1997

pendelegasian sebagian wewenang gubernur kepala wilayah kepada pembantu gubernur

Keputusan Menteri Nomor 189 Tahun 1997

uraian tugas urusan dan subseksi pada organisasi pemerintah kecamatan

Keputusan Menteri Nomor 48 Tahun 1997

pakaian dinas pegawai dinas lalu lintas angkutan jalan

Keputusan Menteri Nomor 130 Tahun 1997

Penatausahaan dan Pertanggung jawaban dana penunjang kegiatan operasional catatan sipil

Keputusan Menteri Nomor 164 Tahun 1997

kekayaan kelurahan

Keputusan Menteri Nomor 170 Tahun 1997

pedoman tata cara pemungutan pajak daerah

Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 1997

kriteria wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan tata cara pembukuan

Keputusan Menteri Nomor 173 Tahun 1997

tata cara pemeriksaan di bidang pajak daerah

Keputusan Menteri Nomor 174 Tahun 1997

Pedoman Tata cara pemungutan retribusi daerah

Keputusan Menteri Nomor 175 Tahun 1997

tata cara pemeriksaan di bidang retribusi daerah

Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 1997

Pembentukan 52 kantor arsip daerah Kabupatan/kotamadya

Keputusan Menteri Nomor 20 Tahun 1997

Penetapan pola organisasi pemerintah kecamatan seluruh indonesia

Keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 1997

pedoman organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah tk I dan tk II

Keputusan Menteri Nomor 47 Tahun 1997

pembentukan 8 badan pengendalian dampak lingkungan daerah

Keputusan Menteri Nomor 82 Tahun 1997

pedoman organisasi dan tata kerja perusahaan daerah bank perkreditan rakyat

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya