Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 146 Tahun 1997
penyelesaian perselisihan antar desa dan antar kelurahan
Keputusan Menteri Nomor 157 Tahun 1997
pengurusan hak dan penyelesaian sertifikat tanah kas daerah
Keputusan Menteri Nomor 2 Tahun 1997
pengurusan hak dan penyelesaian sertifikat tanah kas daerah
Keputusan Menteri Nomor 171 Tahun 1997
prosedur pengesahan peraturan daerah ttg pajak daerah dan retribusi daerah
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1997
pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai PDAM (perusahaan daerah air minum)
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1997
penyidik pegawi negeri sip[il di lingkungan pemerintah daerah
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 1997
pengelolaan barang pemerintah daerah
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1997
pegawai perusahaan daerah air minum (PDAM)
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1997
penerimaan sumbangan dari masyarakat oleh pemerintah kelurahan
Keputusan Menteri Nomor 68/Kpts-II/1997 Tahun 1997
Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 569/Kpts-II/1995 ttg Pembayaran Angsuran Sanksi Denda Administratif
Keputusan Menteri Nomor 666/Kpts-II/1997 Tahun 1997
Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur
Keputusan Menteri Nomor 435/Kpts-II/1997 Tahun 1997
Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
Keputusan Menteri Nomor 335/Kpts-II/1997 Tahun 1997
Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKPHTI)
Keputusan Menteri Nomor 643/Kpts-IV/1997 Tahun 1997
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-II ttg kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) menyediakan dan Menjual Sebagian hasil Produksinya untuk Keperluan masyarakat
Keputusan Menteri Nomor 316/Kpts-II/1997 Tahun 1997
Kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) menyediakan dan Menjual sebagian Hasil Produksinya untuk Keperluan Masyarakat
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum