Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Instruksi Menteri Nomor 33 Tahun 1997

tatacara penyaluran sumbangan pengembangan dan peningkatan promosi kepariwisataan

Instruksi Menteri Nomor 29 Tahun 1997

penyediaan dana pembinaan manajemen unit swadaya daerah

Instruksi Menteri Nomor 30 Tahun 1997

biaya penunjang operasional pemeliharaan dan pengembangan sistem komunikasi dan informasi pemerintah daerah

Instruksi Menteri Nomor 11 Tahun 1997

petunjuk pelaksanaan kepmendagri no 98 thn 1996 ttg pedoman pembentukan organisasi dan tatkerja badan pengendalian dampak lingkungan daerah

Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 1997

pelaksanaan pengadaan pembangunan dan penerapan sistem komunikasi depdagri

Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 1997

koordinasi perencanaan dan pembangunan kawasan lindung dan wilayah di sekitarnya

Instruksi Menteri Nomor 13 Tahun 1997

dispensasi penerbitan akta kelahiran bagi warganegara indonesai keturunan

Instruksi Menteri Nomor 26 Tahun 1997

penetapan jalur hijau hutan mangrove

Instruksi Menteri Nomor 27 Tahun 1997

petunjuk pelaksanaan kepmendagri no. 8 thn 1997 ttg kerjasama antar desa dan antar kelurahan

Instruksi Menteri Nomor 32 Tahun 1997

petunjuk pelaksanaan kepmendagri no. 48 thn 1996 ttg pedoman organisasi dan tatakerja pemerintah kecamatan

Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 1997

Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang piutang Pada Perusahaan Daerah yang baru dibentuk

Keputusan Menteri Nomor 80 Tahun 1997

pendelegasian wewenang penjatuhan hukum disiplin praja sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri

Keputusan Menteri Nomor 89 Tahun 1997

perlindungan asuransi atas barang milik pemerintah daerah

Keputusan Menteri Nomor 109 Tahun 1997

tanda pengukuhan pamong praja muda bagi lulusan sekolag tinggi pemerintahan dalam negeri

Keputusan Menteri Nomor 110A Tahun 1997

Pengangkatan dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan STPDN

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum