Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1996

badan pertimbangan daerah

Instruksi Menteri Nomor 6 Tahun 1996

petunjuk pelaksanaan kepmendagri no 21 thn 1994 no 22 thn 1994 dan nomor 23 thn 1994

Instruksi Menteri Nomor 9 Tahun 1996

pelaksanaan kepmendagri no. 56 thn 1994 ttg pedoman organisasi dan tata kerja perpustakaan umum kab/kota TK II

Instruksi Menteri Nomor 19 Tahun 1996

pembentukan tim koordinasi penataan ruang daerah tk I dan TK II

Instruksi Menteri Nomor 32 Tahun 1996

pelaksanaan kepmendagri nomor 18 thn 1993 ttg pedoman organisasi dan tatakerja pemerintahan desa dan perangkat desa

Instruksi Menteri Nomor 33 Tahun 1996

pembentukan tim teknis percontohan otonomi daerah mendagri

Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 1996

dukungan anggaran bantuan pembangunan daerah untuk program-program depdagri

Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 1996

pelaksanaan inpres bantuan pembangunan desa thn anggaran 1996/1997

Keputusan Menteri Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996

Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri Nomor M.02-PR.08.01 Tahun 1996

Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri Nomor 12/Kpts-II/1996 Tahun 1996

Kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Menyediakan Dan Menjual Hasil Produksinya Untuk Keperluan Pembangunan Daerah dan / Atau Masyarakat

Keputusan Menteri Nomor 28/Kpts-II/1996 Tahun 1996

badan Konsultasi Orang Utan

Keputusan Menteri Nomor 36/Kpts-II/1996 Tahun 1996

Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Selaku Pemegang Kewenangan Pelaksanaan (Management Authority0 Cites

Keputusan Menteri Nomor 41/Kpts-II/1996 Tahun 1996

Perubahan pasal 16 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 ttg Pedoman Pinjaman pakai kawsan Hutan

Keputusan Menteri Nomor 57/KPTS-II/1996 Tahun 1996

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26/Kpts-II/1995 ttg Ketentuan Dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Oleh Perusahaan Patungan