Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 446/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Tentang tata Cara Permohonan, Pemberian Dan Pencabutan Izin Pengusahaan pariwisata Alam
Keputusan Menteri Nomor 447/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Pembinaan dan Pengawsan Pengusahaan Pariwisata Alam
Keputusan Menteri Nomor 448/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Pengalihan Kepemilikan Sarana Dan Prasarana kepariwisataan Kepada Negara
Keputusan Menteri Nomor 591/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Tata cara Permohonan, Pemberian Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman baru
Keputusan Menteri Nomor 592/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Tata Cara Permohonan, Pemberian Izin Pengusahaan Kebun Buru
Keputusan Menteri Nomor 593/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Lokasi Buru Di Areal Buru
Keputusan Menteri Nomor 615/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Pelimpahan Wewenang Penetapan Kepemilikan dan Keterkaitan HPH dengan IPKH
Keputusan Menteri Nomor 616/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Pengawasan Pemburuan Satwa Buru
Keputusan Menteri Nomor 617/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Pemasukan Satwa Liar Dari Wilayah lain Dalam Negara RI Ke Taman Buru dan Ke Kebun Buru
Keputusan Menteri Nomor 618/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Tata Cara Pengendalian Peledakan Populasi Satwa Liar Yang Tidak Di Lindungi
Keputusan Menteri Nomor 625/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Kerja Sama Operasi Kegiatan Pengusahaan Hutan Antara badan usaha Milik Negara Dengan Perusahaan Swasta
Keputusan Menteri Nomor 634/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Perubahan Keputusan Menteri Nomor 399/Kpts-II/1990 ttg Pedoman Pengukuhan Hutan
Keputusan Menteri Nomor 635/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Perubahan Keputusan Menteri Nomor 400/Kpts-II/1990 ttg Pembentukan Panitia tata batas
Keputusan Menteri Nomor 658/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Perubahan Keputusan Menteri Nomor 442/Kpts-II/1990 ttg Pengenaan iuran Menangkap/mengambil dan mengangkat Satwa Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak Dilindungi Undang undang baik di dalam Negeri maupun keluar negeri serta iuran jarahan satwa baru
Keputusan Menteri Nomor 659/Kpts-II/1996 Tahun 1996
Perubahan Keputusan Menteri Nomor 179/Kpts-IV/1995 ttg petunjuk teknis pemanfaatan dan pendayagunaan gajah (Elephas Maximus Sumatranus)
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum