Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Instruksi Menteri
Nomor 3
Tahun 1996
dukungan anggaran bantuan pembangunan daerah untuk program-program depdagri
Instruksi Menteri
Nomor 7
Tahun 1996
pelaksanaan inpres bantuan pembangunan desa thn anggaran 1996/1997
Keputusan Menteri
Nomor M.01-PR.08.01
Tahun 1996
Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Keputusan Menteri
Nomor M.02-PR.08.01
Tahun 1996
Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Keputusan Menteri
Nomor 12/Kpts-II/1996
Tahun 1996
Kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Menyediakan Dan Menjual Hasil Produksinya Untuk Keperluan Pembangunan Daerah dan / Atau Masyarakat
Keputusan Menteri
Nomor 36/Kpts-II/1996
Tahun 1996
Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Selaku Pemegang Kewenangan Pelaksanaan (Management Authority0 Cites
Keputusan Menteri
Nomor 41/Kpts-II/1996
Tahun 1996
Perubahan pasal 16 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 ttg Pedoman Pinjaman pakai kawsan Hutan
Keputusan Menteri
Nomor 58/Kpts-II/1996
Tahun 1996
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 261/Kpts-IV/1990 ttg Pohon pohon Di dalam kawasan Hutan Di Lindungi
Keputusan Menteri
Nomor 89/Kpts-II/1996
Tahun 1996
Penyempurnaan bab II Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 64/Kpts-IV/94 ttg Pedoman Penelitian Dan Pemeriksaan (Post Audit) Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Hasil hutan (IHH)
Keputusan Menteri
Nomor 142/Kpts-II/1996
Tahun 1996
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 650/Kpts-II/1990 ttg Pengukuran 7 Pengujian Hasil Hutan
Keputusan Menteri
Nomor 182/Kpts-II/1996
Tahun 1996
Tim Pertimbangan Banding Atas Sanksi Pelanggaran Di Bidang Eksploitasi Hutan, Tata Usaha Kayu Dan Tata Usaha Iuran Hasil hutan Dan/Atau Dana Reboisasi
Keputusan Menteri
Nomor 183/Kpts-II/1996
Tahun 1996