Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992

Pembentukan Kecamatan Soibada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992

Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan di Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992

Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, Dan Sumba Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992

Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1992

Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan, Probolinggo, Malang, Bojonegoro, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992

Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, dan Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Barata Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Rajawali Nusantara Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992

Obat Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992

Penyelenggaraan telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992

Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1992

Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992