Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Barata Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Rajawali Nusantara Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992
Obat Hewan.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992
Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992
Penyelenggaraan telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992
Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1992
Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Nogara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Nogara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara (PGN).
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992
Pengertian Daerah Terpencil dan Jenis Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Atau Kenikmatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992
Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992
Pajak Penghasilan Perusahaan Reksadana.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1992
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Islamic Development Bank (IDB).
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992
Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum