Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992

Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992

Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 MenjadiPerusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1992

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992

Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah, Terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1992

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1992

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.