Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Bio Farma.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara dan Janda/Dudanya.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992
Tenaga Kependidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992
Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992
Pembentukan 10 (Sepuluh)Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1992
Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Alor, Manggarai DAn Sumba Timur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992
Pembentukan 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang, Dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1992
Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The ASEAN Inter Parliamentary Organization (AIPO) Relating to The Privileges and Immunities of The AIPO Permanent Secretariat in Jakarta.
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992
Usaha Perasuransian.
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1992
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia untuk Pembebasan Timbal Balik Pajak-Pajak dan Bea Masuk Atas Kegiatan-Kegiatan Perusahaan Angkutan Udara Dari Kedua Negara Beserta Protokolnya.
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1992
Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand on Economic and Technical Cooperation.
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1992
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Venezuela Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum