Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992
Penangguhan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Propinsi Riau.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992
Perkoperasian.
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1992
Pengesahan agreement on Economic and Technical Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Suriname.
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1992
Pengesahan Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia Pada Dana Moneter Internasional.
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1992
Pengesahan Agreement Between Government of The Independent State of Papua New Guinea Regarding the Status of Forces of Each Stete in The Teritory of The other State.
Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992
Merek.
Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992
Penataan Ruang.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992
Kesehatan
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1992
Pengesahan tentang Convention 69, Convention Concerning The Certification of Ships Cooks (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 69 Mengenai sertifikasi Bagi Juru Masak di Kapal.
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1992
Pengesahan Constitution of The Asian Pacific Postal Union
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992
Pengesahan Vienna Convention for The Protection of The Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amended by The Second Meeting of The Parties London, 27-29 June 1990.
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1992
Pengesahan Propose Third Amendment of The Article of Agreement of The International Monetary Fund.
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1992
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokolnya.
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1992
Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia for The Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum