Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 1991
pembentukan asisten sekretaris wilayah daerah tk II dan asisten sekretaris tk II
Keputusan Menteri Nomor 18 Tahun 1991
pengesahan peraturan bersama propinsi Jawa barat dan DKI (daerah khusus ibukota) no 5 thn 1990/no. 2 thn 1990 ttg perubahan pertama peraturan bersama propinsi jawa barat dan dki no. 1 thn 1976 no. 3 thn 1976 ttg kerja sama dalam rangka pembangunan jabotabek
Keputusan Menteri Nomor 22 Tahun 1991
peraturan dana pensiun bersama direksi dan pegawai perusahaan daerah air minum seluruh indonesia
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1991
data wilayah administrasi pemerintahan
Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 1991
data wilayah administrasi pemerintahan
Keputusan Menteri Nomor 24 Tahun 1991
jangka waktu berlakunya kartu tanda penduduk bagi penduduk berusia 60 tahun keatas
Keputusan Menteri Nomor 27 Tahun 1991
pengesahan program kerja dan rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran tim pembina bank pembangunan daerah seluruh indonesia thn 1991/1992
Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 1991
pembinaan badam amil zakat infaq dan shadaqah
Keputusan Menteri Nomor 30 Tahun 1991
sumbangan sebagian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada pemerintah daerah TK II
Keputusan Menteri Nomor 33 Tahun 1991
pedoman pembentukan cabang dinas pendapatan daerah tk II di 14 kota adminstratif
Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 1991
korrdinasi pengawasan dan pengamanan harga dasar gabah dan plawija
Instruksi Menteri Nomor 5 Tahun 1991
pembinaan dan pengamanan pengembangan perkebunan dengan pola PIR
Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 1991
penyempurnaan instruksi menteri dalam negeri no. 26 thn 1984 ttg petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan desa
Instruksi Menteri Nomor 13 Tahun 1991
petunjuk pelaksanaan penggunaan subsidi/bantuan pengembangan dan pemilihan onyek pariwisata daerah
Keputusan Menteri Nomor 53 Tahun 1991
perubahan lampiran kepmendagri no. 85 tgl 4 oktober 1990 ttg pembentukan tim penyusunan rancangan peraturan pemerintah ttg penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan kepada Dati I dan II
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum