Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Pemerintah
Nomor 47
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia.
Peraturan Pemerintah
Nomor 40
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelayaran Nasional Indonesia.
Peraturan Pemerintah
Nomor 37
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.
Peraturan Pemerintah
Nomor 32
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI.
Peraturan Pemerintah
Nomor 31
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD).
Peraturan Pemerintah
Nomor 30
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Brantas Abipraya.
Peraturan Pemerintah
Nomor 11
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna.
Peraturan Pemerintah
Nomor 7
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II.
Peraturan Pemerintah
Nomor 8
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Peraturan Pemerintah
Nomor 1
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Bio Farma.
Peraturan Pemerintah
Nomor 58
Tahun 1992
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara dan Janda/Dudanya.
Peraturan Pemerintah
Nomor 18
Tahun 1992
Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
Peraturan Pemerintah
Nomor 69
Tahun 1992