Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Pemerintah
Nomor 67
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan IV.
Peraturan Pemerintah
Nomor 68
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd.
Peraturan Pemerintah
Nomor 66
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan III.
Peraturan Pemerintah
Nomor 65
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan II.
Peraturan Pemerintah
Nomor 64
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan I.
Peraturan Pemerintah
Nomor 48
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I.
Peraturan Pemerintah
Nomor 47
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia.
Peraturan Pemerintah
Nomor 40
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelayaran Nasional Indonesia.
Peraturan Pemerintah
Nomor 37
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.
Peraturan Pemerintah
Nomor 32
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI.
Peraturan Pemerintah
Nomor 31
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD).
Peraturan Pemerintah
Nomor 30
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Brantas Abipraya.
Peraturan Pemerintah
Nomor 11
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna.
Peraturan Pemerintah
Nomor 7
Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II.
Peraturan Pemerintah
Nomor 8
Tahun 1992