Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Brantas Abipraya.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Bio Farma.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992

Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara dan Janda/Dudanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992

Tenaga Kependidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992

Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992

Pembentukan 10 (Sepuluh)Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1992

Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Alor, Manggarai DAn Sumba Timur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.