Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Penanaman Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991

Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Dahana Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991

Standar Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Blabak Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Kereta Api.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991

Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991