Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Blabak Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Kereta Api.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXXII.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kertas Gowa.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan terbatas Semen Kupang.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Padang.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Tonasa.
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991
Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat.
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991
Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Penguasaan Sumber daya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik.
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1991
Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Penguasaan Sumber daya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik.
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1991
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Federaj Jerman Untuk Penghindaran Pajak Berganda Mengenai Pajak Atas Penghasilan dan Kekayaan Beserta Protokolnya.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum