Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Sahan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tirta Raya Mina.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991
Perlindungan dan Pengemanan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991
Tata Cara Permintaan Paten.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
Sungai.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991
Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991
Pendaftaran Khusus Konsultan Paten.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991
Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang Dilindungi Paten bagi Produksi Obat di Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara yang Tertanam Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang I.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1991
Pengesahan "Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on The Zone of The Cooperation in an Area Between The Indonesian Province of East Timor and Northern" (Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zone Kerjasama di Daerah Antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara.
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1991
Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan for The Avoidance of Double Taxation ann The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1991
Pengesahan International Agreement on Jute and Jute Products, 1989.
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1991
Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum