Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991
Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1991
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina untuk Kerjasama dalam Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai.
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1991
Pengesahan Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bulgaria on Economic and Technical Cooperation.
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1991
Penerimaan pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Sebagai Bank Devisa.
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1991
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992.
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1991
Pengesahaan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi.
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1991
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Pengembangan Sumber-Sumber Air di Propinsi Riau dan Pemasokan Air dari Indonesia ke Singapura, Beserta Lampirannya.
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1991
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1990/1991.
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1991
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989.
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991
Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria for the Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income beserta Protokolnya.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991
Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 1991
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
Surat Edaran Menteri Nomor SE-07/Men/1990 Tahun 1990
Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum