Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat no. 19 thn.19.. ttg Pensiun dan Onderstand kepada para anggota Tentara Angkatan Darat sebagaimana kemudian telah diubah ditambah pun UU darurat No. 28 thn.1950 UU darurat No. 11 thn 1951 seabagai UU

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1959

Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan antara RI dan Cekoslawakia

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1959

POS

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1959

Perubahan Regeling van hel Beroep in Belastingszaken

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1959

Penyerahan Tugas tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1959

Penghapusan Peraturan Umum Korban Perang dahulu disebut Algemene Oorlogsongevallen Regeling

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1959

Pemberhentian R.Soemanto Soerjodiprodjo dari Kewajiban utk menggantikan Uang

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1959

Pembatalan Hak-hak Pertambangan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil presiden da pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan presiden

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1959

Penetapan UU darurat no. 25 thn 1957 ttg penghapusan Monopoli garam & Pembikinan Garam Rakyat

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No. 40 thn 1950 ttg Surat Perjanjian RI sebagai UU

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No.1 thn 1959 ttg Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah

Undang Undang Nomor 17 Tahun 1959

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara RI dan Iran

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1959

Penetapan UU Darurat No. 5 thn.1958 ttg Kedudukan Hukum Apotek Darurat

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya