Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959

Larangann keanggotaan partai politik bagi pejabat negeri warganegara RI

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1959

Perubahan Peraturan Presiden No. 2 thn 1959

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1959

Syarat-syarat pendidikan kecakapan dan pengalaman dalam pemerintahan bagi kepala daerah

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1959

Dewan Urusan Pegawai

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

wajib latihan bagi pejabat negeri warga negara RI

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1959

Badan Pusat Intelligence

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959

Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibukota daerah Swantantra tkt I dan II serta karesidenan

Keputusan Presiden Nomor 303 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959

Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959

Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959

Front Nasional

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1959

Dewan Angkatan Laut

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1959

Dewan Ekonomi dan Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1958

Pengeluaran kertas perbendaharaan Untuk Tahun 1958

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya