Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1956

Pembebasan Dokter Soegiri dari Pengganti Uang

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1956

Pengesahan Penyertaan RI pada Persetujuan Timah international 1953

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1956

Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom kota Kecil dlm Lingk Daerah Prop. Sumatera Tengah

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom kota besar dlm Lingk Daerah Prop. Sumatera Tengah

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1956

Pembelanjaan Pensiun

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kab Dalam Lingk Prop Sumatera Tengah

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1956

Pembatalan Hubungan Indonesia - Nederland berdasarkan Perjanjian Koperensi Meja Bundar

Undang Undang Nomor 15 Tahun 1956

Pembentukan Daerah otonom Propinsi irian Barat

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1956

Perubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1956

Persetujuan Konperensi Organisasi Perburuhan Interansional No. 98 mengenai berlakunya dasar dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1956

Pemilihan Anggota DPRD

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1956

Pengubahan Aturan Bea Materai 1921

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1956

Penetapan UU Darurat No.4 thn 1955 ttg larangan mengumpulkan uang logam yg sah dan larangan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah sbg UU

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956