Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1956
Penetapan UU Darurat No 5 thn 1955 ttg mengadakan opsenten atas cukai bensin
Undang Undang Nomor 32 Tahun 1956
Perimbangan Keuangan Antara Negara dgn Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri
Undang Undang Nomor 33 Tahun 1956
Penghapusan Ordonansi thn 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea materai Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan utk hal-hal tertentu ttg Pembebasan Modal dari Perseroan dan persekutuan
Undang Undang Nomor 34 Tahun 1956
Penetapan UU Darurat No. 15 thn 1955 ttg memberhentikan berlakunya UU Darurat No. 5 thn 1955 ttg mengadakan opsenten atas cukai bensin sbg UU
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1955
Pengubahan PP No.17 Th 1954 Tentang Dewan Keamanan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1955
Gabungan Kepala-kepala Staf
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1955
Cara Central Rubber Fods Termaksud Dalam "Central Rubber Fonds Ordonnantie 1948" Melaksanakan Tugasnya Termaksud Dalam Pasal 2 Ordonansi Tersebut
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1955
Pengubahan/Penambahan PP No.50 Tahun 1951 Tentang Penetapan Gaji Tentara angkatan Darat
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1955
Dewan Keamanan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1955
Pemindahan Kekuasaan "Hoofd van Gewestelijk Bestuur" Dalam Peradilan Asli
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1955
Cara Penggunaan Uang Opsenten Atas Bea Keluar atas Karet Rakyat
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955
Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-golongan Penjabat dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1955
Panji-Panji Kepolisian Negara RI sebagai Lambang Kesatuan Untuk Seluruh Korps
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum