Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1954

Pembentukan Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1954

Menetapkan Tanggal terakhir Untuk Mengajukan Permohonan Pembayaran Pensiun dan Tunjangan Berkala yang Dapat Disamakan Dengan Pensiun, yang Hak Untuk Menerimanya terjadi Selama Waktu Sebelum 1 Agustus 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954

Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1954

Pengubahan PP No.24 Tahun 1953 Mengenai Pemberian Uang Duka/penghibur kepada Janda/Ahli Waris Pegawai yang Tewas Dalam Melakukan Kewajibannya

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1954

Penanggungan Pajak Peralihan dan Pajak Upah Bagi Pegawai Negeri Oleh Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1954

Penunjukan Terhadap Beberapa Hasil yang Dibikin Dari Alkohol-etil, yang dalam Keadaan-keadaan Tertentu Tidak Akan Dibebani sebagai Barang Alkohol-sulingan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954

Pekerja Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954

Pendaftaran Orang Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1954

Penempatan dalam Jabatan & Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dalam dinas Ketentaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1954

Hak Kekuasaan Untuk Memberikan Kenaikan Gaji Yang Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1954

Jaminan yang Berupa Pensiun Dari Pemerintah Bagi Guru Sekolah Rakyat Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1954

Pengubahan PP No.47 Th.1952 yang Mengenai Batas Tertinggi Jumlah Pokok pensiun dan Tunjangan Kemahalan Daerah Serta Tunjangan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1954

Pemberian Honorarium kepada Para Ketua (Pengganti), para Jaksa (Pengganti), dan Para Panitera (pengganti) pada Pengadilan Kejaksaan Ketentaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1954

Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pmerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954

Perubahan Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada TNI yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, PP No.6 Th.1950