Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2016

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

Peraturan Menteri Nomor 99/PMK.05/2016 Tahun 2016

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIANTUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPILPADA LEMBAGA NON STRUKTURAL

Peraturan Menteri Nomor 100/PMK.05/2016 Tahun 2016

Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2016 Tahun 2016

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016

Program Indonesia Pintar

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016

Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru

Peraturan Menteri Nomor 101 /PMK.010/2016 Tahun 2016

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Peraturan Menteri Nomor 102/PMK.010/2016 Tahun 2016

PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANDARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAPLAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGANPAJAK PENGHASILAN

Peraturan Menteri Nomor PM.69 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI BAGI DOKTER, DOKTER GIGI, BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN, GURU GARIS DEPAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN MENJADI CALON APARATUR SIPIL NEGARA

Keputusan Menteri Nomor KP 5 Tahun 2016 Tahun 2016

Rencana Induk Pelabuhan Jayapura Provinsi Papua

Peraturan Menteri Nomor 103/PMK.010/2016 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR159/PMK.010/2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITASPENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Peraturan Menteri Nomor 104/PMK.010/2016 Tahun 2016

PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADAKAWASAN EKONOMI KHUSUS

Peraturan Menteri Nomor 105/PMK.010/2016 Tahun 2016

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGIPERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DANPERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

Peraturan Menteri Nomor 107 /PMK.05/2016 Tahun 2016