Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Menteri
Nomor 36
Tahun 2016
BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Peraturan Menteri
Nomor 34
Tahun 2016
BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Peraturan Menteri
Nomor 35
Tahun 2016
BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Peraturan Menteri
Nomor 12
Tahun 2016
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELUARBAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PEMBINAAN
Peraturan Menteri
Nomor 32
Tahun 2016
BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
Peraturan Menteri
Nomor PM.50
Tahun 2016
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
Peraturan Menteri
Nomor PM.81
Tahun 2016
Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Peraturan Menteri
Nomor 33
Tahun 2016
BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Peraturan Menteri
Nomor 119 /PMK.08/2016
Tahun 2016
TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAKKE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIADAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGANDALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
Peraturan Menteri
Nomor PM.45
Tahun 2016
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri
Nomor 17
Tahun 2016
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASISISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Peraturan Menteri
Nomor 15
Tahun 2016
pemeberian layanan cepat 3 jam terkait infrastruktur di sektor energy dan sumber daya mineral
Peraturan Menteri
Nomor 12
Tahun 2016
perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral no 35 tahun 2013 tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan
Peraturan Menteri
Nomor 13
Tahun 2016