Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016

PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP TERHADAP PIHAK TERTENTU

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016

PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016

PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERBENTUK RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016

PEDOMAN PENYELESAIAN PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA ATAU BADAN HUKUM MILIK BELANDA

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016

TATA CARA PELEPASAN ATAU PEMBATALAN HAK GUNA USAHA ATAU HAK PAKAI PADA LAHAN YANG TERBAKAR

Peraturan Menteri Nomor 122 /PMK.08/2016 Tahun 2016

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAKKE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIADAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGANDALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Peraturan Menteri Nomor 123 /PMK. 08/2016 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIBPAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIADAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGANDALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Peraturan Menteri Nomor 124/PMK.02/2016 Tahun 2016

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Peraturan Menteri Nomor 23/PRT/M/2016 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMISKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Peraturan Menteri Nomor PM.10 Tahun 2016

Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Peraturan Menteri Nomor 22/PRT/M/2016 Tahun 2016

PETUNJUK PENYELESAIAN LIKUIDASI NAAMLOZE VENOOTSCHAPVOLKSHUISVESTING

Peraturan Menteri Nomor PM.7 Tahun 2016