Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 24/PRT/M/2016 Tahun 2016

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARANBANTUAN PEMERINTAHDI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Peraturan Menteri Nomor PM11 Tahun 2016

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal

Peraturan Menteri Nomor 25/PRT/M/2016 Tahun 2016

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMUNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA

Peraturan Menteri Nomor PM.12 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016

PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Peraturan Menteri Nomor PM.13 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 198 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation)

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Peraturan Menteri Nomor PM.14 Tahun 2016

Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016

PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PERTANAHAN BERSAMA DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGESAHAN CATATAN PADA BUKU TANAH ELEKTRONIK YANG TERVALIDASI DAN PENANDATANGAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU PADA KANTOR LAYANAN PERTANAHAN BERSAMA TERINTEGRASI

Peraturan Menteri Nomor PM.15 Tahun 2016

Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2016

PEDOMAN PENERIMAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS

Peraturan Menteri Nomor PM.9 Tahun 2016

Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis

Peraturan Menteri Nomor 125/PMK.07/2016 Tahun 2016

PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUMTAHUN ANGGARAN 2016

Peraturan Menteri Nomor PM.16 Tahun 2016

Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Peraturan Menteri Nomor 126/PMK. 05/2016 Tahun 2016