Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri Nomor 60 /PMK.01/2016 Tahun 2016
MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Nomor 61 /PMK.01/2016 Tahun 2016
TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUMDALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONALYANG DIAJUKAN OLEH INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
Peraturan Menteri Nomor 6.2 /PMK.02/20i6 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARANTAHUN ANGGARAN 2016
Peraturan Menteri Nomor 63/PMK.09/2016 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP III
Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG OTONOMI DAERAH TAHAP IV
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum