Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor KM 1 Tahun 2019
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. MIFA BERSAUDARA DI DESA PEUNAGA CUT UJONG, KECAMATAN MEUREBO, KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
Keputusan Menteri Nomor KM 3 Tahun 2019
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TALENTA BUMI DI DESA LEPASAN, KECAMATAN BAKU M PAI, KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019
Keputusan Menteri Nomor KM 7 Tahun 2019
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TAPIN COAL TERMINAL DI DESA MARGASARI, KECAMATAN CANDI LARAS UTARA, KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
Keputusan Menteri Nomor KM 9 Tahun 2019
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2019
Keputusan Menteri Nomor KM 10 Tahun 2019
TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Keputusan Menteri Nomor KM 13 Tahun 2019
PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM MAKASSAR - PAREPARE KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019
FASILITASI PENCEGAHAN DANPEMBERANTASANPENYALAHGUNAANDANPEREDARANGELAPNARKOTIKA DANPREKURSORNARKOTIKA
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
Keputusan Menteri Nomor KM 20 Tahun 2019
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT RENCANA MULIA BARATAMA DI DESA BUKIT JERING, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
Keputusan Menteri Nomor KM 21 Tahun 2019
PENUGASAN KEPADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2019
Keputusan Menteri Nomor KM 22 Tahun 2019
PENUGASAN KEPADA PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2019
Keputusan Menteri Nomor KM 23 Tahun 2019
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019
Keputusan Menteri Nomor KM 24 Tahun 2019
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN TAHUN ANGGARAN 2019
Keputusan Menteri Nomor KM 25 Tahun 2019
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2019
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum