Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999

Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999

Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999

Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999

Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng,Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999

Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka dan Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999

Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999

Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999

Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT. Indofood TBK.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999