Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1999

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 1999

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1999

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 1999

Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999

Jasa Konstruksi.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1999

Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999

Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1999

Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan).

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1999

Pengesahan Agreement on The Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goodsvehicles and Public Service Vehicles Issued by ASEAN Member Countries.

Surat Edaran Menteri Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998

Upah Pekerja yang dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja

Surat Edaran Menteri Nomor 110-2666 Tahun 1998

Penyampaian Menteri Neegara Agraria/KBPN No.5 Th.1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik