Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991
Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan.
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyertaan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991
Latihan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya.
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991
Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1991
Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat.
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991
Pembentukan Kota Administratif Langsa.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991
Pembentukan Kecamatan Kota Padang di Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Rajang Lebong, Kecamatan Seginim dan Sukaraja di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan dan Kecamatan Putri Hijau dan Padang Jaya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991
Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo, dan Pemayung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal, dan Rimbo Bujang, di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuhan, Mendahara, dan Rantau Rasau di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum