Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM Perhutani).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Sahan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tirta Raya Mina.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991

Perlindungan dan Pengemanan Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991

Tata Cara Permintaan Paten.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991

Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991

Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991

Pendaftaran Khusus Konsultan Paten.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991

Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang Dilindungi Paten bagi Produksi Obat di Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara yang Tertanam Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang I.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1991

Pengesahan "Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on The Zone of The Cooperation in an Area Between The Indonesian Province of East Timor and Northern" (Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zone Kerjasama di Daerah Antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1991

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan for The Avoidance of Double Taxation ann The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.