Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 71/PMK.06/2016 Tahun 2016

TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARAYANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKANTUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Peraturan Menteri Nomor 72/PMK.05/2016 Tahun 2016

Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jakarta, 2016

Peraturan Menteri Nomor 73/PMK.010/2016 Tahun 2016

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPORPRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA,REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

Peraturan Menteri Nomor 74/PMK.07/2016 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 75/PMK.06/2016 Tahun 2016

PENYELESAIAN PIUTANGINSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSANPIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Peraturan Menteri Nomor 76/PMK.05/2016 Tahun 2016

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASINPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Nomor 77/PMK.05/2016 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANGPENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM

Peraturan Menteri Nomor 78/PMK.03/2016 Tahun 2016

TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Peraturan Menteri Nomor 79/PMK.05/2016 Tahun 2016

TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 80/PMK.05/2016 Tahun 2016

Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta, 2016

Peraturan Menteri Nomor 81/PMK.05/2016 Tahun 2016

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARATINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Nomor 82/PMK.02/2016 Tahun 2016

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL

Peraturan Menteri Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016

TATA CARA PELAKSANAANPEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.06/2016 Tahun 2016

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANGANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI

Peraturan Menteri Nomor 85/PMK.010/2016 Tahun 2016