Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 5/PMK.010/2016 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK,BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKANYANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKANDARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Menteri Nomor 7 /PMK.06/20 16 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 248/PMK.06/20 11 TENTANG STANDAR BARANGDAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARABERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Peraturan Menteri Nomor 8/PMK.08/2016 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANPENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEKKERJASAMA PEMERINTAH DENGANMenimbangBADAN USAHA
Peraturan Menteri Nomor 9/PMK.02/2016 Tahun 2016
TATA CARA PEMBAYARAN PAJ AK AIR PERMUKAAN, PAJ AK AIR TANAH, DANPAJ AK PENERANGAN J ALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DANGAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
Peraturan Menteri Nomor 10 /PMK.02/2016 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNGPENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERS UMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Peraturan Menteri Nomor ll/PMK.05/2016 Tahun 2016
PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURITTENTARA NASIONAL INDONESIA/ ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT
Peraturan Menteri Nomor 1 2 / PMK. 09/2016 Tahun 2016
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Nomor 13 /PMK.05/2016 Tahun 2016
TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANGBERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENINGDANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROANTERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA
Peraturan Menteri Nomor 14/PMK.0 6/20 16 Tahun 2016
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAANPERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI LELANG
Peraturan Menteri Nomor 15/ PMK. 02 / 20 16 Tahun 2016
TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 16
Peraturan Menteri Nomor 16/PMK.0 10/20 16 Tahun 2016
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR154/PMK.03/20 10 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DANKEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
Peraturan Menteri Nomor 17 /PMK.07 /2016 Tahun 2016
PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 11/ PMK.07 /2010 TENTANGTATA CARA PENGENAAN SANKS! TERHADAP PELANGGARANKETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 18/PMK.05/2016 Tahun 2016
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMPOLITEKNIK KESEHATAN SEMARANGPADA KEMENTERIAN KESEHATA
Peraturan Menteri Nomor 19/PMK.05/2016 Tahun 2016
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUKPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor 20 /PMK.05/2016 Tahun 2016
TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGAUNTUK KREDIT USAHA RAKYAT
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum