Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Menteri
Nomor 3
Tahun 2016
ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Peraturan Menteri
Nomor 4
Tahun 2016
ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Peraturan Menteri
Nomor 5
Tahun 2016
ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
Peraturan Menteri
Nomor 6
Tahun 2016
ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH
Peraturan Menteri
Nomor 1
Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
Peraturan Menteri
Nomor 1/PMK.05/2016
Tahun 2016
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SA KITBHAYANG KARA TING KAT III TULUNGAGUNG PA DAKEPOLISIAN NEGARA REPUBLI K INDONESIA
Peraturan Menteri
Nomor 3 /PMK.08/2016
Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAHKE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING
Peraturan Menteri
Nomor 4 /PMK.07 /2016
Tahun 2016
KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNANTAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013DAN TAHUN ANGGARAN 2014YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJANEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
Peraturan Menteri
Nomor 7 /PMK.06/20 16
Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 248/PMK.06/20 11 TENTANG STANDAR BARANGDAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARABERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Peraturan Menteri
Nomor 8/PMK.08/2016
Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANPENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEKKERJASAMA PEMERINTAH DENGANMenimbangBADAN USAHA
Peraturan Menteri
Nomor 9/PMK.02/2016
Tahun 2016