Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016

PERUBAHAN NAMA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK MENJADI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016

Pedoman Tata Naskah Dinas

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016

ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016

ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016

ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016

ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016

Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR PER/219/M.PAN/7/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA

Peraturan Menteri Nomor 1/PMK.05/2016 Tahun 2016

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SA KITBHAYANG KARA TING KAT III TULUNGAGUNG PA DAKEPOLISIAN NEGARA REPUBLI K INDONESIA

Peraturan Menteri Nomor 2/PMK . 0 1 /2016 Tahun 2016

STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

Peraturan Menteri Nomor 3 /PMK.08/2016 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAHKE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

Peraturan Menteri Nomor 4 /PMK.07 /2016 Tahun 2016

KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNANTAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013DAN TAHUN ANGGARAN 2014YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJANEGARA TAHUN ANGGARAN 2016