Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Menteri
Nomor 65/PMK.06/2016
Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATANBARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Peraturan Menteri
Nomor 66/PMK.06/2016
Tahun 2016
PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARABERUPA SUMBER DAYA ALAM
Peraturan Menteri
Nomor 67/PMK.04/2016
Tahun 2016
DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Peraturan Menteri
Nomor 68/PMK.02/2016
Tahun 2016
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Jakarta, 2016
Peraturan Menteri
Nomor 69/PMK.06/2016
Tahun 2016
TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKAPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
Peraturan Menteri
Nomor 70/PMK.02/2016
Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARANBAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARAPENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)
Peraturan Menteri
Nomor 71/PMK.06/2016
Tahun 2016
TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARAYANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKANTUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Peraturan Menteri
Nomor 72/PMK.05/2016
Tahun 2016
Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jakarta, 2016
Peraturan Menteri
Nomor 73/PMK.010/2016
Tahun 2016
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPORPRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA,REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
Peraturan Menteri
Nomor 75/PMK.06/2016
Tahun 2016
PENYELESAIAN PIUTANGINSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSANPIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Peraturan Menteri
Nomor 76/PMK.05/2016
Tahun 2016
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASINPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri
Nomor 77/PMK.05/2016
Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANGPENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM
Peraturan Menteri
Nomor 78/PMK.03/2016
Tahun 2016