Galeri Foto

FOCUS GROUP DISCUSSION RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2012. KAMIS, 22 AGUSTUS 2019

Perangkat Daerah

Terakhir diperbaharui 29 August 2019 19:45:07

PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG CIPTA KARYA. RABU, 28 AGUSTUS 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Terakhir diperbaharui 29 August 2019 02:32:58

KEGIATAN SOSIALISASI PERDA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN. RABU, 28 AGUSTUS 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Terakhir diperbaharui 28 August 2019 03:17:51

RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN BPNT TINGKAT KOTA BANDUNG. SELASA, 27 AGUSUTUS 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong. Kegiatan ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran, sekaligus menjalin silaturahmi antar peserta rakor dan sebagai ajang evaluasi pelaksanaan BPNT di Kota Bandung.

Terakhir diperbaharui 28 August 2019 03:16:13

RAPAT PENGENDALIAN, EVALUASI DAN SINKRONISASI SERTA SINERGITAS PROGRAM SASARAN RPJMD. SENIN, 26 AGUSTUS 2019

Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum

RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2018 - 2023.

Terakhir diperbaharui 26 August 2019 01:30:46

SEMINAR HASIL KAJIAN DAYA SAING KOMODITI EKSPOR KOTA BANDUNG. JUMAT, 23 AGUSTUS 2019.

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Terakhir diperbaharui 23 August 2019 02:33:03

KUNJUNGAN STUDI TIRU DPRD KABUPATEN KAMPAR TERKAIT EVALUASI PERDA NO. 7 TAHUN 2016, TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS. JUMAT, 23 AGUSTUS 2019.

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Terakhir diperbaharui 23 August 2019 01:23:22

KUKUNJUNGAN KERJA DARI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUASIA TERKAIT STUDI BANDING MENGENAI BANTUAN HUKUM DI LINGKUP PEMERINTAHAN. RABU, 21 AGUSTUS 2019

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Terakhir diperbaharui 22 August 2019 01:04:53

PEMBAHASAN RAPERWAL RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH. SELASA, 20 AGUSTUS 2019.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

Terakhir diperbaharui 22 August 2019 01:03:22

RAPAT EVALUASI TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) TAHUN 2019. SENIN, 19 AGUSTUS 2019.

Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil(Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan: a. memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; b. menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Terakhir diperbaharui 19 August 2019 01:52:21