Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1979

Mengesahkan pernyataan Persetujuan atas kenaikan Kwota RI pada Dana Internasional dari SDR 480.000.000,- menjadi SDR 720.000.000,

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1979

Mengesahkan Persetujuan antara Ri dan Perancis ttg kerja sama dibidang Riset dan Ilmiah dan Pengembangan Teknologi

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1979

Mengesahkan Persetujuan antara RI dan Jerman ttg kerja sama dibidang Riset dan Ilmiah dan Pengembangan Teknologi

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1979

Mengesahkan Persetujuan antara RI dan Amerika Serikat ttg kerja sama dibidang Riset dan Ilmiah dan Pengembangan Teknologi

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1979

Mengesahkan Protocol on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships 1973, sebagai hasil International Conference on Space requirement for Special trade Passenger Ships 1973 yang telah diadakan di London pada tgl 30 Juli 1973

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1979

Mengesahkan Persetujuan antara RI dan Jerman untuk penghindaran pajak berganda mengenai pajak atas pendapatan dan kekayaan

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1979

Mengesahkan Persetujuan antara RI dan Kanada untuk penghindaran pajak berganda mengenai pajak atas pendapatan dan kekayaan

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979

Mengesahkan Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1979

Mengesahkan General Agreement for Economic Technical and Commercial Cooperation among member States of the Islamic Conference

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978

Hal Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1978

Pengesahan perjanjian mengenai pencegahan penyebaran senjata nuklir

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1978

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1978

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1978

Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand", yang telah ditandatangani di Bangkok oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia, dan delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 8 Maret 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1978

Mengesahkan "Amandemen terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 Konstitusi World Health Organization", yang telah diterima baik dan disetujui oleh Sidang World Health Assembly ke 29, di Jenewa, pada tanggal 17 Mei 1976, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.