Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1978
Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978 kepada Tahun Anggaran 1978/1979.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978
Perubahan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Muara dan Wilayah Kecamatan Palipi di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1978
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam PT Medan Foundry Centre yang bergerak di bidang Industri Pengecoran Logam.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1978
Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978
Penghasilan terendah bagi penerima pensiun.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978
Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta bersubsidi menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978
Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978
Perusahaan Umum Pos dan Giro.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1978
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja yang bergerak di bidang industri semen.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1978
Penyesuaian Pensiun Pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1978
Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978
Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wkil Presiden Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978
Penyertaan modal Negara republik Indonesia dalam pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan pengusahaannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1978
Satyalencana "SEROJA".
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum