Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1948

Cara Mengurusnya Tawanan Politik (Madiun).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1948

Penetapan Pembatasan Harga dari Barang-barang Penting.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1948

Militairisasi Perusahaan Tambang Minyak Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1948

Badan penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dijadikan Badan di Bawah Pengawasan Angkatan Perang.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1948

Perusahaan Perkebunan RI dijadikan Perusahaan di bawah Pengawasan Angkatan Perang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1948

Militairisasi Badan Tekstil Negara Dengan Perusahaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1948

Militairisasi Jawatan kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948

Lapang Pekerjaan, Susunan, pimpinan dan tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan Dalam PP No.37 Th.1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1948

Hak Untuk Mempergunakan Gedung-gedung dan Lain Sebagainya, Khusus Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1948

Pembatasan Pengeluaran Bahan Makanan dan ternak dari Daerah RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1948

Militairisasi Pusat Perkebunan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dan Penambahan dalam Undang-undang No.8 Th.1946 Perihal Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan PP No.25 Th.1948 Perihal Surat Tanda Hutang Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948

Permohonan Grasi.

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum