Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1948

Pemberian Hukuman Kepada Mereka yang Menyatakan Persetujuannya terhadap Perbuatan Kaum Pemberontak di Madiun.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1948

Penglepasan Orang-orang Hukuman Untuk Memberi Tempat Kepada Tawanan-tawanan/Hukuman yang Berhubung Dengan Pemberontakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1948

Susunan dan Pimpinan Kementerian.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam PP No.10 Th 1948 Perihal Pemerintahan di Sumatera.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam PP No.11 Th 1947 Perihal Barang-barang yang Dirampas atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, Serta Barang Bukti yang Tidak Diambil oleh yang Berhak.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1948

Mengadakan Balai Pendidikan Ahli hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948

Pemberian Pangkat Militer Kepada Hakim dan Lain Sebagainya Dalam Peradilan Ketentaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1948

Larangan Penyimpanan Minyak Bensin.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1948

Militerisasi Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1948

Hukum Disiplin Tentara, Berlaku Juga Terhadap Pegawai Perusahaan dan Badan Vital.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan Dalam PP No.37 Th.1948, tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1948

Perusahaan Dalam Lingkungan Kementerian Keuangan dijadikan Perusahaan di Bawah Pengawasan Angkatan Perang.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948

Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1948

Percetakan yang di Bawah Pengawasan Pemerintah dijadikan Perusahaan di Bawah Pengawasan Angkatan Perang.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1948

Cara Mengurusnya Tawanan Politik (Madiun).

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum